Pemerintah Akan Tertibkan Aliran Yang Lebarannya Tak Seragam

Walaupun lebaran tahun ini serentak yaitu 10 September, namun juga ada beberapa kumpulan umat yang berlebaran di tanggal 9 bahkan 8 September, sehingga masih terdapat perbedaan penetapan 1 Syawal,  walau jumlah mereka tidak banyak namun bisa jadi menjadi terlihat tidak harmonis. oleh karena itu pemerintah mulai memperhatian khusus kondisi tersebut. Kementerian Agama (Kemenag) sebagai otoritas keagamaan tertinggi di Indonesia akan mengundang wakil kelompok masyarakat Islam tersebut untuk menyamakan kriteria dan cara pandang. Terutama dalam hal menentukan hari besar Islam yakni awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha.

Salah satu aliran yang setiap tahun lebarannya tidak pernah sama, bahkan terkesan memang membedakan diri untuk eksistensinya

“Banyak hal yang membedakan kriteria dan cara pandang. Ada yang pakai pasang surutnya air laut, ada yang langsung melihat hilal. Mereka harus diingatkan lagi,” kata Suryadharma. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meyakini ada keinginan kelompok tersebut untuk duduk bersama sekaligus menyamakan persepsi. Secara perlahan persamaan harus dicapai, karena itu Kemenag akan memfasilitasi semua secara intensif setelah Lebaran ini. “Diharapkan, semakin menipis perbedaan di antara ormas Islamm;” kata dia.
Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag Nasaruddin Umar menyatakan saat ini kelompok yang berbeda sudah berkurang. Tahun lalu ada tujuh kelompok yang berbeda, sedangkan tahun ini berkurang tinggal dua kelompok. Namun, menurut Nasaruddin, kelompok yang terlebih dahulu melaksanakan 1 Syawal 1431 H ini melakukan kegiatan tidak mengganggu masyakat. “Mereka melakukannya di tengah perkebunan luas. Jadi, tidak kelihatan oleh publik. Mereka tidak menggunakan takbir dengan sound system,” ujarnya.
Nasaruddin menjelaskan bahwa dari pertemuan Badan Hisab Rukyat (BHR) Kemenag pada 2 September 2010, kelompok mayoritas masih menjalankan puasa. “Mereka hari ini melaksanakan 1 Syawal, tetapi mayoritas ada yang puasa dan sekaligus menunda Lebaran dan memilih merayakan bersama umat Islam mayoritas,” ujarnya.

Source: JPNN

OMG !!! Pemerintah Rusia Minta Penduduknya Minum Dan Merokok

Jika banyak iklan yang melarang atau menyuarakan dampak buruk minum beralkohol ataupun merokok, eh, pemerintah Rusia malah sebaliknya.

Entah frustrasi, entah dunia emang sudah kebalik, tapi percaya gak percaya pemerintah di Rusia malah menyarankan penduduknya untuk mengkonsumsi banyak minuman beralkhol dan juga merokok.


Adapun ‘permintaan’ itu datang dari menteri keuangan Negara tersebut, Alexei Kudrin dengan harapan jika penduduk Rusia mengkonsumsi lebih banyak lagi alkohol atau juga tembakau maka ada harapan peningkatan pendapatan Negara dari produk semacam itu.

“Masyarakat harus mengerti : Mereka yang minum, mereka yang merokok melakukan lebih untuk menbantu Negara,” ujarnya seperti diberitakan femalefirst.co.uk.

Bahkan pak menteri satu ini terus menambahkan kalau perokok dan peminum akan dilihat sebagai melakukan tugas mereka untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi dalam kebangkitan krisis ekonomi di seluruh dunia.

Sementara orang-orang di Rusia mengkonsumsi tembakau dan alcohol dalam jumlah yang tinggi, Negara tersebut berada ditengah-tengah Negara dengan kewajiban-kewajiban paling rendah dalam hal rokok di Eropa.

sumber :http://www.kagakribet.com/fun.php?id=15jh9ypeo183

Ah Pemerintah KitaTak Mau Ladeni Pernyataan Pm Malaysia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan merespons Pernyataan Pm Malaysia Najib Datuk Seri Najib Tun Razak setelah mendapatkan balasan dari surat tertulis yang telah dikirimkan pemerintah sebelumnya.

"Kita tunggulah, mudah-mudahan secepatnya. Tapi bukan hari ini," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada wartawan di Kantor Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (30/8).

Tapi, Julian memastikan Presiden SBY hanya akan menanggapi pernyataan tertulis dari PM Malaysia.

Sedangkan soal PM Malaysia yang menyatakan ketidaktegasan Pemerintah Indonesia terhadap demonstran akan menyulut kemarahan rakyat Malaysia yang dimuat di media, sambung Julian, tak akan ditanggapi Presiden.

Namun, sambung Julian, Presiden tetap akan mengedepankan diplomasi dalam penyelesaian dengan Malaysia. "Meski dengan bahasa yang tegas, Presiden tetap mengedepankan diplomasi," tukasnya.

http://feeds2.feedburner.com/blogspot/Uyxg

Pemerintah Tarik 9 Juta Tabung Elpiji 3 Kilogram Tanpa SNI

Bisa jadi setelah banyaknya peristiwa ledakan tabung gas elpiji terutama 3 kilogram pemerintah akhirnya mengambil kebijaksanaan taktis untuk merespon banyaknya tuntutan berupa tindakan nyata dari pemerintah menanggapi peristiwa yang sudah banyak memakan korban ini. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk menarik semua tabung elpiji 3 kilogram yang tidak memenuhi standar SNI (Standar Nasional Indonesia)

Secara keseluruhan, jumlah tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram yang akan ditarik dari peredaran karena tak ber-SNI sekitar 9 juta. Penarikan itu akan dilaksanakan saat pengisian ulang di depot gas milik PT Pertamina. Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, dia telah memerintah Pertamina menahan pendistribusian tabung gas tak ber-SNI agar tidak kembali beredar di masyarakat. ”Yang tidak SNI itu yang ditarik,” kata Agung setelah rapat terbatas di Kantor Presiden kemarin (28/7).
Menurut dia, penarikan dilakukan secara langsung melalui sejumlah agen Pertamina dan agen elpiji swasta. ”Begitu diketahui ada yang bermasalah, langsung diganti. Tabung elpiji kan setiap minggu harus bolak-balik (dari depot ke konsumen). Jadi, (konsumen) tidak perlu didatangi. Mereka yang datang dan sekaligus mengisi gas, di situ dicek,” tuturnya.
Agung menambahkan, tabung gas yang akan ditarik kebanyakan diimpor dari Australia dan Jepang. Pemerintah juga akan meningkatkan sosialisasi agar masyarakat tidak takut menggunakan tabung gas untuk memasak. Mantan ketua DPR itu menambahkan, sosialisasi akan dilakukan secara langsung ke masyarakat atau door to door. ”Langkah yang perlu dilakukan sekarang ialah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemasangan dan penggantian selang, regulator, serta tidak boleh menggunakan alat penekan dengan improvisasi sendiri,” kata Agung.
Untuk memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat, lanjut dia, akan ada kerja sama antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pertamina, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemendagri dilibatkan karena mereka bisa berkoordinasi dengan para bupati/wali kota hingga tingkat RT/RW. ”Jika hanya Pertamina sendiri, yang meski mengetahui secara teknis, infrastrukturnya belum memungkinkan menjangkau pelosok- pelosok,” ujarnya.
Pada bagian lain, Mendagri Gamawan Fauzi menyatakan siap untuk menyosialisasikan penggunaan dan perawatan tabung elpiji 3 kilogram. Pihaknya akan segera mengeluarkan surat edaran untuk program tersebut. ”Nanti diedarkan supaya didukung para gubernur, bupati, dan wali kota,” kata Gamawan di Kantor Presiden kemarin (28/7).
Selain meminta kepala daerah membantu PT Pertamina dalam melakukan sosialisasi, Kemendagri akan melibatkan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Gamawan berpendapat, kemampuan PKK cukup besar dalam membantu sosialisasi. ”PKK itu berjumlah sekitar 70 ribu desa,” katanya.
Pada bagian lain, Mendagri Gamawan Fauzi menyatakan siap untuk menyosialisasikan penggunaan dan perawatan tabung elpiji 3 kilogram. Pihaknya akan segera mengeluarkan surat edaran untuk program tersebut. ”Nanti diedarkan supaya didukung para gubernur, bupati, dan wali kota,” kata Gamawan di Kantor Presiden kemarin (28/7).
Selain meminta kepala daerah membantu PT Pertamina dalam melakukan sosialisasi, Kemendagri akan melibatkan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Gamawan berpendapat, kemampuan PKK cukup besar dalam membantu sosialisasi. ”PKK itu berjumlah sekitar 70 ribu desa,” katanya.
Menurut dia, tabung gas yang sudah masuk ke pasar memang harus diawasi pemerintah. Sementara itu, Pertamina bisa membantu pemeriksaan kualitas ketika tabung-tabung tersebut sedang diisi. ”Ketika Pertamina mengisi ulang dan ketemu tabung yang off-spec (di luar spesifikasi), entah karena kondisi asli fisik tabung atau karena rusak, ya dimasukin ke gudang saja,” terangnya.
Koordinator Divisi Gas Domestik Pertamina Kusnandar menolak penarikan tabung itu merupakan tugas Pertamina. Sebab, wewenang tersebut berada di tangan pemerintah. Pertamina hanya bertugas menyukseskan program konversi dari minyak tanah ke elpiji. ”Mengenai mekanisme (penarikan), tanya ke pemerintah. Tapi, kami siap membantu memberikan data siapa saja yang telah menerima paket itu,” ujarnya.
Menurut dia, sejak ada kejadian ledakan tabung gas elpiji, penyaluran paket elpiji tersendat. Hingga pertengahan tahun ini, Pertamina baru berhasil menyalurkan 13,46 persen dari target 9,395 juta paket elpiji pada tahun ini. ”Hingga akhir Juni kemarin, baru 1,26 juta paket yang tersalurkan. Itu masih 13,46 persen dari total target 2010,” jelasnya.
Sejak empat tahun lalu, Pertamina membagikan secara gratis paket elpiji yang berisi satu unit kompor, satu tabung elpiji 3 kilogram, slang, dan regulator. Pada 2007, Pertamina membagikan 3.975.789 paket, 2008 (15.037.539 paket), dan 2009 (23.044.211 paket). Tahun ini, Pertamina menargetkan bisa menyalurkan 9.395.000 paket. ”Kami yakin tercapai, meski tinggal setengah tahun lagi,” tegasnya.
Di tempat terpisah, kepolisian belum bisa menentukan pihak yang paling bertanggung jawab atas rentetan kasus ledakan tabung gas elpiji. ”Kepolisian belum menentukan siapa yang bersalah. Bisa juga produsen tabung, regulator, dan rubber seal (karet pengaman),” kata Kabid Penum Mabes Polri Kombes Marwoto Soeto di kantornya kemarin. Dia menjelaskan, sudah ada 259 kasus ledakan gas elpiji 3 kilogram sepanjang 2010. Kasus terbanyak terjadi di Pulau Jawa.


Source: Jawapos